Kisruh CPNS

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mensinyalir ada pungli pada penerimaan CPNS. Di samping itu, juga ditengarai ada sekitar 50% PNS kita yang undercompetence, di bawah kompetensi dasarnya karena tidak memiliki kecakapan yang memaddai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk yang kedua ini, Kementerian PAN dan RB mengusulkan pentingnya pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Untuk rekrutmen CPNS Prof Sofyan Jalil--mantan Rektor UGM--mensinyalir adanya praktik gratifikasi atau suap-menyuap pada rekrutmen CPNS kita. Ada sekitar 30 sampai 35 triliyun praktek sogok-menyogok dalam penerimaan CPNS dengan berbagai modusnya, seperti memasukkan tenaga honorer sampai praktik suap secra terang-terangan. Tapi hal ini sulit dibuktikan karena penyuapannya langsung dan tidak ada bukti penerimaan semacam kwitansi. Menurut Bibit Samad Riyanto, mantan pimpinan KPK ada beberapa hal yang harus segera dibenahi. Yakni: (a) Perbaikan system rekrutmen CPNS, (b) pembenahan moral masyarakat agar mereka tidak melakukan suap, (c) gaji pegawai yang cukup sesuai dengan standar upah minimum, dan (d) perlunya mekanisme control dan pengawasan dari aparatur negara. Masyarakat sangat dirugikan dengan praktik suap ini. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga harus diluruskan agar tidak percaya atau tidak gampang tertipu dengan janji dan ulah oknum yang mengiming-imingi kelulusan CPNS. Ada lagi yang berpendapat bahwa praktik gratifikasi bukan hanya pada penerimaan CPNS tetapi juga pada mutasi dan promosi jabatan. Seseorang dimutasi pada tempat tertentu atau dipromosi pada jabatan strategis tertentu tak terlepas dari gratifikasi. Ada lagi yang agak pesimis bahwa praktik suap-menyuap ini mulai hulu sampai hilir terjadi. Dari pusat sampai ke daerah juga terjadi. Hanya saja pembuktiannya sulit untuk ditemukan dokumen pendukung. Siapkanlah penjara sebanyak-banyaknya untuk memberantas praktik gratifikasi ini. Sebab, akan banyak pihak yang terlibat. Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang perlu dibenahi lebih awal adalah mindset masyarakat yang bangga menjadi PNS. Padahal, republik ini justeru membutuhkan entrepreneur yang banyak. Semakin banyak pengusaha, maka suatu bangsa semakin bisa berdiri tegak dan mandiri. Ciri bangsa maju adalah yang memiliki pengusaha yang banyak. Negara sangat terbebani dengan jumlah pegawai negeri kita. Pintar, bodoh, malas, gajinya sama saja. Demikian pameo di kalangan pegawai negeri. Hal ini sangat kontras dengan suasana di swasta atau BUMN yang sudah mapan. Gaji dan reward diterima sesuai dengan "amal perbuatannya". Semuanya ddiukur berdasarakan dengan kinerja seorang pegawai negeri. Saya menduga bahwa beban negara yang demikian berat itu salah satu faktornya karena pegawai tertentu "terlanjur" masuk di birokrasi dengan "cara-cara yang tidak biasa". Inilah buah KKN yang sudah sangat lama dipraktikkan di republik tercinta ini. Kita harus membenahi secara menyeluruh perbaikan kinerja pegawai kita. Saya tidak bisa habis pikir kalau masih ada pegawai yang sempat main game di kantor pada jam kerja. Pasti ada sesuatu yang salah pada pegawai tersebut, apakah karena kurang kerjaan, atau pimpinan yang kurang peduli sehingga urusan kecilpun dikerjakan olehnya. Anak buah tinggal "memble" di meja kerjanya. Wa Allah a'lam.