Kuasa Hukum

Keputusan praperadilan yang memenangkan kasus Komjen Budi Gunawan cukup kontroversial. Pihak KPK tetap menghormati keputusan tersebut sambil mempelajari argumentasi yang digunakan hakim Sarpin Rizaldi. Sekelompok dosen Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan sikap bahwa akan mendukung presiden Jokowi jika beliau tidak melantik Komjen Budi Gunawan. Kalau pak Jokowi tetap melantik berarti rakyat akan marah atau highcost secara sosial. Barangkali inilah saatnya Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. yakni tidak melantik calon Kapolri yang ditengarai bermasalah, memiliki track record yang kurang bersih. Bagaimana mungkin seseorang yang berada pada pucuk pimpinan diberi amanah yang begitu besar dan terkait dengan penegakan hukum, sementara pada dirinya sendiri ada masalah. Era sekarang adalah revolusi mental. Mestinya yang dilantik menjadi kapolri adalah dari jenderal yang bersih. Indonesia tentu memiliki banyak stok jenderal polisi yang bersih, tegas, jujur, dan berintegritas yang tinggi. Alhamdulillah, perkembangan terakhir Pak Jokowi konsisten dengan komitmen beliau untuk menguatkan peranan lembaga penegak hukum. Terbukti dengan himbauan beliau untuk mengakhiri pelemahan KPK. Beliau pada akhirnya batal melantik calon Kapolri Budi Gunawan, dan mengajukan calon tunggal Komjen Badruddin Haiti, yang sedang menjabat sebagai Plt Kapolri. Kita menunggu akhir dari misteri perseteruan Polri dan KPK. Indonesia menurut para Indonesianis adalah negara yang sulit ditebak. Indonesia, siapapun peramalnya, biasanya selalu meleset. Indoensia adalah negara yang sulit diprediksi, baik dari segi politik, maupun ekonominya. para futurolog selalu kurang tepat memberikan ramalan keadaan Indonesia. Untuk Indonesia, wa Allah a'lam.